Carut marut pajak cerminan birokrasi kita

sangat wajar jika masyarakat sekarang ini bereaksi keras terhadap penyimpangan yang terjadi diperpajakan. Di satu sisi masyarakat dituntut patuh untuk membayar pajak, namun di sisi lain kita melihat betapa besarnya penerimaan pajak yang disalahgunakan.
Gayus Tambunan dan Bahashim Asyifi menjadi simbol ketidakadilan itu. Sementara masyarakat dikejar-kejar untuk membayar pajak dan bahkan diancam hukuman apabila tidak melaksanakannya, aparat pajak justru enak-enak menikmati uang pajak itu untuk kepentingan pribadi mereka.

Penyelewengan pasti bukan hanya dilakukan Gayus dan Bahashim saja. Mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawashir dalam acara economic challenges berani mengatakan bahwa kebocoran pajak paling sedikit mencapai 50 persen. Alasannya, Amerika Serikat yang administrasinya sangat baik, setiap tahun mengalami kebocoran sekitar 15 persen.
Bagi masyarakat hal ini bukan hanya tidak adil, tetapi merugikan pembangunan bangsa. Mengapa? Para pekerja kantoran setiap bulan minimal 30 persen pendapatan mereka dipungut pajaknya. Mereka tidak bisa menghindar karena pemotongan umumnya dilakukan secara otomatis.
Hasil kerja keras itu tentunya baik apabila dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi ketika itu hanya dipakai untuk berfoya-foya oleh aparat pajak, jelaslah sangat menyakitkan.
Jangan lupa ketika kebocoran itu mencapai 50 persen, rakyat dirugikan lagi karena kebutuhan anggaran negara harus ditutup oleh utang. Kalau saja kebocoran itu tidak terjadi, maka kita sebenarnya tidak membutuhkan utang. Sebab, kebutuhan anggaran negara yang sekitar Rp 1.000 triliun itu sebenarnya bisa ditutup dari pajak yang dipungut dari rakyat.
Sekarang karena uang pajak bocor, negara terpaksa berutang. Bunga utang itu setiap tahun harus dibayar penerimaan pajak yang diperoleh dari rakyat. Jadi rakyat benar-benar dirugikan dua kali.
Belum cukup dengan tindakan korup yang dilakukan Gayus dan Bahashim, kita melihat kejahatan pajak lain yang lebih merugikan negara. Di Surabaya, setoran pajak yang dilakukan pengusaha ternyata tidak diserahkan ke negara. Bahkan seorang penjaga kantor pajak bisa ikut terlibat dalam penyelewengan uang pajak yang diperkirakan polisi mencapai Rp 300 miliar.
Kalau penjaga kantor berani melakukan itu, pasti karena ia melihat kebiasaan yang dilakukan aparat pajak. Ia mencontoh karena begitu enaknya orang-orang pajak mengutil uang yang seharusnya masuk ke kas negara.
Polisi mensinyalir adanya pegawai kantor pajak di Kantor Wilayah Surabaya karena memang besarannya yang tidak masuk akal. Tidaklah mungkin seorang penjaga kantor bisa mengutil uang sebegitu besar.
Pertanyaan yang lebih jauh, apakah aparat pajak melakukan itu karena ada kebiasaan dari pimpinan Direktirat Pajak atau bahkan Kementerian Keuangan untuk menyelewengkan uang pajak. Sekarang ini kita sedang melihat Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia yang menggugat Menteri Keuangan karena secara janggal memberikan pengampunan pajak kepada pengusaha yang jelas-jelas tidak membayar pajak.
Kasus pengusaha itu jelas-jelas sudah selesai diberkas dan tinggal diajukan penuntutan karena merugikan keuangan negara. Namun hampir satu tahun kemudian, Menkeu mengeluarkan surat untuk menarik tuntutan.
Wajar apabila masyarakat lalu bertanya-tanya ada apa. Di saat Menkeu begitu keras kepada pengusaha lain untuk membayar pajak, ia memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang satu ini.
Kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan pejabat kementerian keuangan sedang berada di titik terendah. Sepanjang tidak bisa dijelaskan duduk perkara yang sebenarnya terhadap semua kejanggalan yang terjadi, jangan heran apabila masyarakat akan menurun kepatuhannya untuk membayar pajak.
Masyarakat wajar untuk menggugat karena mereka pasti tidak mau hasil keringat mereka dipakai untuk memperkaya diri pribadi aparat. Apa yang sedang terjadi sekarang ini sungguh keadaan yang darurat, sehingga dibutuhkan tindakan nyata yang segera

.Kepercayaan masyarakat harus bisa dikembalikan. Tanpa itu jangan salahkan apabila masyarakat menjadi tidak taat menjalankan kewajiban mereka.

IdRis
Memulai blogging pada tahun 2010 dan dari blogging inilah membuat saya mendapatkan ilmu dan susuatu yang sangat besar yang saya impikan dulu.Dan yang paling mengesankan bagi saya adalah mempertemukan dengan orang-orang yang luar biasa di luar sana untuk ikut berinteraksi,belajar dan bekerja sama. Dari blogging ini juga muncullah ide untuk membuat star up di tahun 2011,dan Alhamdulillah masih berdiri dan berkembang sampai sekarang.

Carut marut pajak cerminan birokrasi kita Reviewed by IdRis on . This Is Article About Carut marut pajak cerminan birokrasi kita

sangat wajar jika masyarakat sekarang ini bereaksi keras terhadap penyimpangan yang terjadi diperpajakan. Di satu sisi masyarakat dituntut patuh untuk membayar pajak, namun di sisi lain kita melihat betapa besarnya penerimaan pajak yang disalahgunakan. Gayus Tambunan dan Bahashim Asyifi menjadi simbol ketidakadilan itu. Sementara masyarakat dikejar-kejar untuk membayar pajak dan bahkan diancam hukuman apabila tidak […]

Rating: 5

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

*

Copyright © 2017 IdRisBlog. All rights reserved.